Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang

Tuesday, April 13, 2010 ·

Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang

Pasca reformasi 1998, pertumbuhan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di DKI Jakarta berkembang pesat. Tapi sayang, kesadaran ormas dan LSM itu untuk mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) DKI Jakarta masih tergolong rendah.


Padahal setiap ormas dan LSM harus mendaftarkan diri kepada pemerintah setempat. Langkah ini, untuk melakukan pembinaan di tengah menjamurnya kelompok massa yang mengatasnamakan ormas atau LSM. Himbauan lapor diri terhadap ormas dan LSM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen Dagri) No 5/1986 tentang Ruang Lingkup, Tatacara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan. Aturan ini, dipertegas dalam Surat Edaran Mendagri No 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 yang menyatakan setiap ormas wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah tentang keberadaannya sesuai dengan ruang lingkup ormas yang bersangkutan.

Namun tak semua ormas atau LSM menyadari pentingnya peraturan tersebut. Saat ini, ormas dan LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa DKI berjumlah 487 organisasi. Terdiri 89 organisasi kedaerahan, 220 LSM, 65 organisasi kemasyarakatan profesi, 48 organisasi kemasyarakatan pemuda, dan 65 organisasi kemasyarakatan wanita. Sedangkan yang belum terdaftar diperkirakan masih cukup banyak.


Bambang Sugiyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Provinsi DKI Jakarta mengatakan, sesuai dengan klausul surat edaran Mendagri tersebut, keberadaan Ormas dan LSM di DKI Jakarta wajib melaporkan diri di Bakesbang DKI Jakarta. Sebab, kewajiban lapor diri itu bagian dari tertib organisasi, bagi organisasi yang bersangkutan.


"Kami telah memberitahukan dan menyosialisasikan pada setiap ormas dan LSM yang ingin difasilitasi pemprov, harus terlebih dahulu mendaftarkan atau melaporkan keberadaanya," ujar Bambang Sugiyono, Minggu (15/6).

Untuk itu, kata Bambang, seluruh ormas dan LSM yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri agar bisa bersama membangun bangsa. Untuk mendaftar, ormas atau LSM cukup melengkapi, akte pendirian yang dinotariskan, AD/ART, program kerja jangkapendek dan jangka panjang, susunan pengurus harian, formulir isian data keuangan, dan SKT Kota Administrasi/Kabupaten. Disertakan pula, selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ormas/LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM ukuran Kartu Pos, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi, surat ijin domisili kantor dari kelurahan/kecamatan, surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik intrenal (dualisme/multi kepengurusan), surat keterangan tidak berafiliasi dengan/atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi.


Mantan Sekretaris Kodya Jakarta Pusat itu menuturkan, dewasa ini perkembangan demokrasi politik semakin baik. Peran serta masyarakat menjadi faktor penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya itu, dengan semakin meningkatnya peran masyarakat akan mempercepat perkembangan kehidupan sosial dan politik yang mengarah kepada nilai-nilai good governance.
"Setelah memasuki era reformasi 1998 lalu, proses demokratisasi semakin meningkat dan meluas, masyarakat menuntut adanya penerapan nilai-nilai good governance," terangnya. Makanya, lanjut Bambang, banyak bermunculan ormas dan LSM yang melakukan kontrol atas lembaga negara dan lembaga politik lainya. Hal ini sering dikenal dengan istilah Wacthdog Organizations.


Bermuculannya ormas dan LSM pascareformasi ini tidak perlu ditakutkan. Sebab, ormas dan LSM ini dapat menjadi modal sosial untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bagi pemerintah daerah. "Social Capital tersebut dalam bentuk norma-norma saling percaya, keuntungan timbal balik kerja sama, toleransi, dan solidaritas. Kesemuanya itu merupakan hal-hal yang esensial bagi berjalannya proses kehidupan politik yang signifikan," ungkapnya.


Memang tidak mudah memfasilitasi ratusan ormas dan LSM di Jakarta, tapi berdasarkan Perda No 3/2001 dan SK Gubernur No 11/2002, Badan Kesbang DKI Jakarta memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasi, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak azasi manusia, hubungan antarlembaga dan pengkajian masalah strategis termasuk mengakomodir kepentingan ormas, LSM, maupun DPD parpol-parpol tingkat Provinsi DKI Jakarta.


Dalam waktu dekat, Bakesbang DKI Jakarta akan menyelaraskan kehidupan sosial politik di Jakarta melalui, forum dialog antar stakeholder, legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Selain itu juga memfasilitasi program pendidikan politik, penyuluhan manajemen organisasi, dan berbagai program lainnya dalam menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. "Semua itu penting demi kemajuan pendidikan politik masyarakat di masa mendatang," tukasnya.

Anda sedang membaca artikel/Berita tentang Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang dan anda bisa menemukan artikel/Berita Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang ini dengan url http://www.kembanglatar.org/2010/04/berita-media.html,anda dapat menyebar luaskannya jika artikel/Berita Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang ini sangat bermanfaat bagi anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Banyak Ormas dan LSM Belum Terdaftar di Bakesbang sebagai sumbernya.

Artikel Terkait

Foto Kegiatan

Info Kembang Latar

More Article »

Gallery Foto

More Article »

Motto Kembang Latar

Berita Umum

More Article »

Counter