Artikel Cara Memberantas Korupsi | "Korupsi Tidak Hanya Membudaya Tapi Sudah Merupakan Gaya Hidup (Life Style)"

Friday, January 11, 2013 ·

Belakangan ini marak sekali tayangan di Televisi mengenai koruptor, kadang heran dengan perilaku mereka yang seolah-olah tidak bersalah. malahan selalu senyum di depan kamera wartawan. Koruptor atau saya identikkan dengan maling memang cuma hanya di Indonesia saja yang bertindak seperti Artis atau aktor Film, selalu dikejar wartawan untuk beritanya, sampai-sampai masalah kehidupan pribadinya. Hukum Negeri ini memang termasuk ringan untuk para koruptor kelas kakap yang korupsi milyar-an. Malahan hukum kadang diperjual-belikan. Memberantas korupsi tidak bisa hanya slogan saja atau omdo saja, tapi harus melalui proses perubahan sistem itu sendiri dimana seseorang tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Dibawah ini ada 2 artikel tentang cara dan langkah-langkah memberantas korupsi :


Bagaimana Memberantas Korupsi? Inilah Caranya
Ditulis Oleh :Yons Achmad

Akhir tahun lalu, dr Chairil Anwar Sholeh, Sp. An, seorang dokter yang konsen pada masalah keumatan meluncurkan buku memoar yang berjudul “Bolehkah Ayah Berharap”. Buku tersebut diterbitkan secara terbatas oleh Kanetmedia Pustaka Jakarta. Sebuah buku yang memuat pandangan-pandangan kritis dan mencerahkan terhadap fenomena kekinian yang ditujukan secara khusus untuk anak-anaknya dan secara umum diperuntukkan bagi mereka yang punya konsen dalam pembangunan umat menjadi lebih baik lagi.

Dalam buku tersebut, ada pembahasan khusus mengenai korupsi dan cara pemberantasannya. Karena masih cukup relevan menjadi perbincangan di tanah air, dimana korupsi masih begitu merajalela, berikut ringkasan pandangannya mengenai bagaimana cara memberantas korupsi yang dicuplik dari buku tersebut:

Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi disebut membudaya, tapi sudah menjadi suatu seni berkorupsi. Seorang koruptor tidak hanya sekedar meraup uang negara karena hal tersebut sudah sangat mudah dilakukan. Kini, tinggal bagaimana mengemas hasil korupsi tersebut agar lebih terlihat indah sehingga KPK pun susah membedakan antara haram dan halal. Bahkan seorang profesor ekonomi terkenal menyebutkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari life style.

Memang hampir tidak ada negara di dunia ini yang lepas dari pengaruh korupsi. Tapi, prestasi Indonesia dalam hal korupsi sungguh “membanggakan”. Khusus di kawasan Asia pasifik saja, Indonesia berhasil menyabet medali emas sebagai negara paling korup. Data ini dikeluarkan oleh perusahaan konsultan “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) yang berbasis di Hong Kong, setelah melakukan survey terhadap 2174 eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Sementara untuk di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia “melorot” di posisi ke-5 negara terkorup.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, label sebagai negara terkorup ikut memengaruhi imej Islam di mata negara-negara non-Islam. Mereka, khususnya yang anti Islam, makin memiliki “senjata” untuk menyudutkan Islam. Mereka membentuk opini dunia bahwa ternyata Islam itu mengajarkan korupsi. Buktinya Indonesia menjadi negara terkorup dimana pejabat-pejabat yang melakukan korupsi sebagian besar beragama Islam.

Susahnya memberantas korupsi di Indonesia selain karena sudah mendarah daging juga karena definisi korupsi yang tidak jelas. Menurut Purwadarminta, definisi korupsi dalam bahasa Indonesia adalah tindakan menyalahgunakan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan definisi ini, jika seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya, tapi tidak merugikan negara maka tidak bisa dikatakan korupsi. Contohnya, seorang kepala gudang sembako menjual sembako yang ada di gudang lewat toko miliknya, lalu setelah laku ia kembalikan modal sembako tersebut ke gudang, sedangkan keuntungannya diambil oleh toko. Maka, tindakan seperti ini tidak bisa dikategorikan korupsi karena negara tidak dirugikan. Hal-hal seperti inilah yang menjadi korupsi terselubung, yang tidak bisa dituntut secara hukum.

Namun, bila kita menggunakan definisi korupsi yang dikeluarkan WHO, yang  dalam salah satu kalimatnya disebutkan bahwa yang masuk perbuatan korupsi bila mengandung unsur “mengambil yang bukan haknya” maka tindakan di atas sudah termasuk kategori korupsi.

Sementara definisi korupsi (ghulul) menurut Islam adalah penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara sariqoh (pencurian), ikhtilas (penggelapan), al-Ibtizaz (pemerasan), dan suap (risywah) sebagai perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Intinya, setiap perbuatan mengambil yang bukan haknya, baik secara terang-terangan atau tersamar termasuk dalam perbuatan korupsi. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Haram terhadap korupsi. Larangan korupsi ditegaskan di dalam Al-Qur`an, Alloh berfirman,


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Alloh dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal: 27)

Lalu Rosululloh SAW menegaskan hukum berbuat korupsi, sabda Beliau SAW,

“Alloh melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.” (HR. Tirmidzi )

Pada hadits lain Rosululloh SAW bersabda,

“Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya maka sesuatu yang diambilnya diluar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Dawud)

Di ayat lain, Alloh memperingatkan siapa yang korupsi maka di akhirat ia akan datang membawa harta hasil korupsinya untuk menerima pembalasannya.


“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran: 161)

Pada dasarnya korupsi tidak hanya mengambil yang bukan haknya dalam hal materi. Korupsi juga bisa dilakukan terhadap sesuatu yang tidak berwujud (nonmateri), seperti waktu. Seorang PNS bisa disebut korupsi waktu, tatkala ia tidak bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkan. Atau ia sering menghilang dari kantor di saat jam kerja, untuk keperluan pribadi

Lalu bagaimana cara memberantas korupsi kelas kakap yang telah mendarah daging? Cara yang paling ampuh dan cepat adalah menggunakan hukum Islam, yaitu potong tangan. Tapi masalahnya, Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak bisa menggunakan hukum Islam. Namun, bila kita menggunakan hukum yang ada sekarang maka cara yang paling tepat adalah ada kemauan kuat dari pemerintah untuk tobat, kemudian saling bekerjasama memberantasnya. Sebab, masalah korupsi di Indonesia disebabkan oleh perilaku kelompok, jadi untuk memberantasnya juga harus berkelompok.

Dalam dunia kedokteran, untuk memberantas sebuah penyakit dilakukan dengan lima prinsip. Tiga prinsip diantaranya bisa diterapkan untuk memberantas korupsi, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Promotif artinya pemerintah harus lebih intensif melakukan edukasi kepada generasi muda agar tidak ikut-ikutan budaya korupsi. Preventif maksudnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya korupsi. Tindakan ini lebih cocok dilakukan oleh BPK maupun KPK. Sedangkan kuratif, yaitu memberikan hukuman yang setimpal sebagai langkah penyembuhan pelaku korupsi. Penerapan langkah ini disesuaikan apakah koruptor perorangan atau kelompok. Kalau dalam syariat Islam, tentu sudah jelas tindakan kuratif dengan cara potong tangan.

Inilah beberapa cara memberantas korupsi. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa memberantas korupsi, tapi mau atau tidak mau. (Yons Achmad - www.wasathon.com)


10 Langkah Memberantas Korupsi


Denny Indrayana - Pengamat Hukum Tata Negara


Jakarta, Korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Cara pemberantasannya pun harus luar biasa. Keluarbiasaan itulah yang hingga kini coba dilakukan. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi, lengkap dengan para hakim ad hoc korupsi, adalah upaya luar biasa tersebut. Hasilnya lumayan. Represifitas pemberantasan korupsi sudah menjamah para mantan menteri dan gubernur aktif. Terakhir mantan Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog) ditahan karena sangkaan korupsi. Namun, paradigma luar biasa tidak selamanya konsisten diterapkan. Ada saja upaya untuk melihat korupsi dengan kacamata business asa usual. Konsistensi keluarbiasaan selalu menghadapi serangan balik. Fights back itu terwujud dalam berbagai bentuk. Sempat ada wacana untuk mengeluarkan aturan khusus perlindungan bagi pejabat, agar tidak mudah dtertuduh korupsi; konstitusionalitas KPK dan Pengadilan Tipikor berulangkali digugat ke hadapan Mahkamah Konstitusi; terakhir Profesor Andi Hamzah, ketua Tim Perumus Revisi undang-undang korupsi, telah melemparkan argumen untuk membubarkan Pengadilan Tipikor. Suatu argumen yang koruptif dan harus dilawan.


Di garda terdepan upaya fights back ini pejabat tinggi negeri ini masih terus dituntut konsistensinya. Bahkan seorang Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak jarang mengeluarkan pernyataan yang inkonsisten dengan upaya luar biasa pemberantasan korupsi. Terakhir, dalam kasus transfer uang Tommy Soeharto melalui rekening Departemen Hukum dan HAM, yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaluddin, Jusuf Kalla dengan sangat normatif menyatakan uang Tommy tersebut bukan merupakan hasil korupsi. Kalla mengatakan, Tommy adalah terpidana pembunuhan hakim agung Syaifuddin Kartasasmita, buka terpidana korupsi. Sehingga uang yang ditransfer tersebut adalah sah.


Kalla lupa bahwa Tommy membunuh Syaifuddin Kartasasmita karena hakim agung tersebut memvonis sang pangeran Cendana bersalah dalam kasus korupsi. Kalla juga terlalu biasa, seakan tidak ada relasi antara Yusril Ihza Mahendra dengan firma hukum Ihza & Ihza yang membantu proses pentransferan uang Tommy tersebut. Seharusnya koneksi demikian tidak hanya dilihat dengan kaca mata normal semata ketidaketisan; tetapi lebih jauh adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Apalagi Ihza & Ihza, law firm Yusril tersebut - menurut investigasi Majalag Tempo - menerima uang jasa sekitar 7 miliar Rupiah.


Konsistensi keluarbiasaan korupsi harus konsisten dilaksanakan. Berikut adalah 10 langkah pemberantasan korupsi extra ordinary tersebut:


Pertama, Presiden sebaiknya menegaskan proklamasi antikorupsi. Proklamasi demikian menjadi pondasi awal bagi seluruh gerakan antikorupsi.


Kedua, untuk menjadi baju hukum proklamasi antikorupsi, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pemberantasan Korupsi. Presiden memang sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bentuk hukum Inpres tersebut mengindikasikan bahwa korupsi masih dilihat sebagai kejahatan biasa. Seharusnya keluarbiasaan tidak memadai diwujudkan hanya dengan baju hukum Inpres. Hanya baju hukum Perpu yang pas untuk menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara-cara luar biasa pula. Alasan konstitusional pengeluaran Perpu adalah “kegentingan yang memaksa”. Maka dengan Perpu Antikorupsi, jelas meluncur pesan negara sudah dalam keadaan genting, darurat korupsi, dan karenanya upaya extra ordinary tidak mungkin ditunda untuk segera dilaksanakan. Mengenai “kegentingan yang memaksa” menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah subyektifitas presiden untuk menentukannya, yang obyektifitas politiknya dinilai oleh DPR. Maka, mengeluarkan Perpu Antikorupsi adalah sah sebagai kebijakan presiden.


Ketiga, di dalam perpu dapat ditegaskan fokus pemberantasan korupsi kepada dua reformasi: birokrasi dan peradilan. Reformasi birokrasi sudah dilakukan tetapi masih sangat lamban. Merombak pola pikir koruptif dari birokrasi yang sudah berpuluh tahun menjadi penggerak korupsi tentu tidak mudah. Namun, upaya pemberantasan korupsi tidka akan pernah berhasil tanpa melakukan reformasi birokrasi secara lebih akseleratif. Untuk itu, pembersihan korupsi dari birokrasi tingkat tinggi harus lebih dulu dilakukan untuk menjadi tauladan bagi birokrasi tingkat bawahnya. Demikian pula halnya dengan reformasi peradilan. Memberantas korupsi tanpa memerangi mafia peradilan adalah mimpi di siang bolong. Korupsi hanya bisa dijerakan dengan penegakan hukum yang efektif. Law enforcement yang efektif tidak akan terlaksana jika penegak hukum masih terkontaminasi judicial corruption. Maka reformasi peradilan harus dimaknai untuk menghabisi praktik nista mafia peradilan.


Keempat, konsentrasi pada reformasi birokrasi dan reformasi peradilan adalah wujud pemberantasan korupsi secara preventif dan represif. Cara preventif dilakukan melalui pembenahan birokrasi; sedangkan metode represif memerlukan aparat hukum yang tidka hanya mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, namun pula intergitas moralitas yang terjaga.


Kelima, untuk langkah represif penegakan hukum, strategi yang harus dilakukan adalah memadukan cara quick wins dan big fishes. Maksudnya selain mencari bukti-bukti tak terbantahkan (hard evidence), untuk menjamin ujung putusan adalah kemenangan cepat; pemberantasan harus fokus kepada koruptor kakap. Korupsi sudah menjamah seluruh ruas kehidupan. Maka prioritas harus dilakukan, dan korupsi by greed harus menjadi target prioritas, dibanding korupsi by need.


Keenam, sejalan dengan pemikiran memberantas korupsi di level kakap, yang melakukan korupsi karena keserakahan, bukan semata kebutuhan. Maka senjata perang melawan korupsi harus diarahkan kepada Istana, Cendana, Senjata dan Pengusaha Naga. Istana adalah ring satu kekuasaan masa kini; Cendana adalah ring satu kekuasaan masa lalu; Senjata adalah korupsi di lingkaran aparat keamanan dan pertahanan; serta pengusaha naga adalah korupsi oleh para mega pengusaha.


Ketujuh, pemberantasan korupsi di empat wilayah untouchable tersebut adalah memerangi korupsi di episentrum kekuasaannya. Hal tersebut penting karena sel kanker korupsi harus dipotong pada pusatnya, bukan pada jaringan cabang sel kankernya.


Kedelapan, pemberantasan korupsi harus dikuatkan jaringannya ke semua lini, aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa. Perluasan jaringan tersebut urgen untuk menghadapi serangan balik (fights back) yang terus semakin gencar.


Kesembilan, semua langkah pemberantasan korupsi di atas membutuhkan kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Tidak mungkin Istana, Cendana, Senjata dan pengusaha Naga dapat disentuh, tidak bisa episentrum korupsi di amputasi, tanpa tongkat komando diubah menjadi pisau bedah antikorupsi oleh pemimpin bangsa ini sendiri.


Kesepuluh, akhirnya, semua langkah tersebut harus diiringi dengan menumbuhkembangkan budaya zero tollerance to corruption.


Itulah sepuluh langkah pemberantasan korupsi secara luar biasa, yang membutuhkan pemimpin dan rakyat Indonesia yang luar biasa untuk konsisten menerapkannya.


Keterangan penulis:

Denny Indrayana, Doktor Hukum Tata Negara, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Direktur Indonesian Court Monitoring. (http://generasibersih.0fees.net)

Anda sedang membaca artikel/Berita tentang Artikel Cara Memberantas Korupsi | "Korupsi Tidak Hanya Membudaya Tapi Sudah Merupakan Gaya Hidup (Life Style)" dan anda bisa menemukan artikel/Berita Artikel Cara Memberantas Korupsi | "Korupsi Tidak Hanya Membudaya Tapi Sudah Merupakan Gaya Hidup (Life Style)" ini dengan url http://www.kembanglatar.org/2013/01/artikel-cara-memberantas-korupsi.html,anda dapat menyebar luaskannya jika artikel/Berita Artikel Cara Memberantas Korupsi | "Korupsi Tidak Hanya Membudaya Tapi Sudah Merupakan Gaya Hidup (Life Style)" ini sangat bermanfaat bagi anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Artikel Cara Memberantas Korupsi | "Korupsi Tidak Hanya Membudaya Tapi Sudah Merupakan Gaya Hidup (Life Style)" sebagai sumbernya.

Artikel Terkait

Foto Kegiatan

Info Kembang Latar

More Article »

Gallery Foto

More Article »

Motto Kembang Latar

Berita Umum

More Article »

Counter