Pemerintah Harus Tegas Terhadap Australia dan AS Soal Penyadapan

Wednesday, November 20, 2013 ·

Ilustrasi
Penyadapan terhadap kepala negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh pemerintah Australia dan Amerika Serikat membuat geram sejumlah anggota dewan. Penyadapan yang dilakukan negara luar terhadap negara lain dinilai perbuatan ilegal. Untuk itu, DPR berencana memanggil Duta Besar (Dubes) Australia dan Amerika.

“Dewan mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI memanggil kuasa ad interim Kedutaan Besar Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa persidangan II Tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senin (18/11).

Marzuki menuturkan penyadapan yang dilakukan negara lain menjadi persoalan serius dalam hubungan antar negara. Ia meminta pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut secara tegas. Presiden harus meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut.

Selain itu, lanjut Marzuki, presiden mesti membangun kesepakatan secara bilateral dan komitmen menghentikan penyadapan terhadap negara lain. Lebih jauh, ia berpendapat, menjadi kewenangan Komisi I yang membidangi pertahanan dan komunikasi untuk melakukan pemanggilan terhadap kedua perwakilan negara tersebut. “Silakan Komisi I menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya.


Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso geram dengan tindakan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah menteri. Priyo khawatir penyadapan oleh negara luar pun dilakukan terhadap DPR. “Saya merasa marah dan kecewa. Kami DPR, akan mengundang Dubes bersangkutan agar mereka menjelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan akan mengganggu hubungan antar negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Priyo menuturkan, penyadapan atas dasar apapun yang dilakukan negara lain terhadap pemerintah Indonesia merupakan perbuatan ilegal. Terlebih, telah melanggar kebebasan berdemokrasi negara lain. Ia berharap pemerintah Indonesia membuat sistem agar negara lain tidak mudah melakukan penyadapan.

“Kita tunggu langkah kongkrit pemerintah Indonesia,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III Al Muzamil Yusuf berpandangan, peran DPR sangat kuat dalam menyikapi persoalan antar negara. Persoalan penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap kepala pemerintahan Indonesia menjadi persoalan serius.

“Kami minta Komisi I mengundang Dubes Amerika dan Australia agar menjelaskan kepada masyarakat Indonesia di DPR,” ujarnya.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, akan mengagendakan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala Lemsasneg, dan Mensesneg. Menurutnya, perlu ada rapat gabungan untuk membahas pengamanan sistem komunikasi informasi di pemerintahan. Ke depan, akan diambil sikap atas penyadapan oleh pihak luar terhadap Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan menambahkan, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membahas agenda pemanggilan. Menurutnya, pemerintah Australia harus merespon keinginan publik Indonesia.

“Ini kan jadi bola liar. Kita akan memaksa penjelasan soal penyadapan ada atau tidak. Kalau ada sejak kapan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Australia dengan Indonesia bekerjasama dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia. Ia mengancam jika pemerintah Australia tidak menjelaskan secara gamblang terkait penyadapan tersebut, penanganan penyelundupan manusia akan ditangguhkan.

“Sepanjang Australia tidak terus terang, kerjasama kita terkait people smuggling kita tangguhkan sampai ada penjelasan terkait penyadapan ini,” ujarnya.


Anda sedang membaca artikel/Berita tentang Pemerintah Harus Tegas Terhadap Australia dan AS Soal Penyadapan dan anda bisa menemukan artikel/Berita Pemerintah Harus Tegas Terhadap Australia dan AS Soal Penyadapan ini dengan url http://www.kembanglatar.org/2013/11/pemerintah-harus-tegas-terhadap.html,anda dapat menyebar luaskannya jika artikel/Berita Pemerintah Harus Tegas Terhadap Australia dan AS Soal Penyadapan ini sangat bermanfaat bagi anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Pemerintah Harus Tegas Terhadap Australia dan AS Soal Penyadapan sebagai sumbernya.

Artikel Terkait

Foto Kegiatan

Info Kembang Latar

More Article »

Gallery Foto

More Article »

Motto Kembang Latar

Berita Umum

More Article »

Counter