Dosa Tiga Kepala Dinas yang Dicopot Jokowi

Tuesday, November 5, 2013 ·

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rotasi besar-besaran pejabat di level eselon II. Dari 34 pejabat, tiga di antaranya kepala dinas.

Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Pejabat baru yang ditunjuk menggantikan mereka, akan dilantik hari ini di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Udar Pristono diganti setelah skandal pembelian armada TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengemuka. Pengadaan ratusan bus itu bermasalah karena banyak komponennya yang rusak dan berkarat. Padahal, bus buatan China itu belum genap dua bulan ada di Ibu Kota.



Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja, menyayangkan petugas tidak memeriksa kondisi bus secara seksama. Seharusnya, begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, 310 bus yang didatangkan secara bertahap itu diperiksa satu persatu. Dengan demikian, apabila ada yang rusak bisa langsung dikembalikan.


Ahok, sapaan Basuki, kecewa, armada yang dipilih berkualitas rendah. Apalagi, pengadaan telah melalui proses tender. Ketika ada rencana Pemprov DKI mendatangkan bus baru, Ahok mengaku sudah mewanti-wanti Kadishub Udar Pristono, supaya memilih bus yang kualitasnya bagus walaupun harganya lebih mahal.
Dishub disarankan untuk memilih satu di antara tiga merek, yakni Mercedes Benz, Scania, dan Volvo. Dia tidak mempermasalahkan di luar itu asalkan kualitasnya setara.

Rupanya, Kadishub tak menghiraukan instruksi Ahok. Pristono malah mendatangkan bus-bus tak jelas buatan China. Akhirnya timbul kecurigaan adanya permainan dalam tender bus-bus itu.
Ahok menduga ada anak buah Pristono yang sengaja mendatangkan bus dari China dengan kualitas rendah tapi harga tinggi. "Yang pasti penerima barang akan dikenakan sanksi. Saya kira Kadis juga dipanggil dan kena sanksi juga karena terlibat," ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan

Sementara Unu Nurdin diminta pensiun karena terlambat memasukkan mata anggaran pengadaan 200 truk sampah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.
Unu seharusnya telah memasuki masa pensiun pada 2013 lalu. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo masih memperpanjang masa tugasnya. "Seharusnya beliau sudah pensiun dari tahun lalu. Pak Unu bilang bisa memperbaiki sistem dan mafia, tapi saya kira lebih baik dipensiunkan sajalah," kata Ahok.

Ahok mengungkapkan, salah satu penyebab hilangnya anggaran truk dari APBD DKI Jakarta 2014 itu karena ada kebohongan dari Unu soal anggaran 200 truk sampah itu.

Kata Ahok, dari pengakuan Unu, terungkap anggaran untuk truk tersebut dicoret karena DPRD tidak setuju. Padahal, hal itu dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Ahok menuturkan, penghapusan anggaran 200 truk sampah dilakukan Bappeda DKI karena Unu tidak bisa menjelaskan manfaat dan kegunaan truk tersebut serta kelanjutan pengangkutan sampah oleh swasta.

Padahal, kata Ahok, anggaran 200 truk sampah tersebut merupakan usulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ahok, kebohongan Unu, baru terungkap saat dia marah kepadanya.
Unu beralasan akan mengajukan kembali anggaran tersebut pada Januari 2014 saat pembahasan masih dilakukan. Namun, akhirnya, rencana pengajuan tersebut tak dapat dilakukan karena sudah terlambat.

"Setelah saya marah-marah, dia bilang diajukan Januari. Apalagi yang mau diajukan 2014 coba. Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kami panggil wakilnya untuk ngomong," ujar Ahok Sabtu, 8 Februari 2014.

Kepala Dinas Pendidikan

Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto  dicopot setelah hasil investigasi seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah SMA dan SMK di Jakarta pada akhir tahun lalu diterima pimpinan DKI. Hasilnya, terbukti ada kecurangan. "Kalau pak Gubernur setuju dan suratnya ditandatangani, kami langsung ganti," ujar Ahok beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, dugaan ini diketahui setelah sejumlah organisasi guru melaporkan temuan kecurangan itu. Mereka menuding Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membocorkan soal tes kepada 180 orang kepala sekolah petahana.

Ahok mengungkapkan kecurigaan muncul karena pada saat sebelum tes dimulai, peserta dikumpulkan untuk mengadakan belajar bersama. Dalam pertemuan itu, kata dia, dibahas juga bahwa yang boleh masuk tahap berikutnya merupakan peserta yang nilainya sudah ditentukan.
"Kecurangan yang sistematik susah dibuktikan. Makanya itu yang lulus teman-temannya dia juga. Ini namanya status quo kan," kata dia.

Anda sedang membaca artikel/Berita tentang Dosa Tiga Kepala Dinas yang Dicopot Jokowi dan anda bisa menemukan artikel/Berita Dosa Tiga Kepala Dinas yang Dicopot Jokowi ini dengan url http://www.kembanglatar.org/2014/02/dosa-tiga-kepala-dinas-yang-dicopot.html,anda dapat menyebar luaskannya jika artikel/Berita Dosa Tiga Kepala Dinas yang Dicopot Jokowi ini sangat bermanfaat bagi anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Dosa Tiga Kepala Dinas yang Dicopot Jokowi sebagai sumbernya.

Artikel Terkait

Foto Kegiatan

Info Kembang Latar

More Article »

Gallery Foto

More Article »

Motto Kembang Latar

Berita Umum

More Article »

Counter